Shutdown Pemerintah AS Terulang: Apa Dampaknya Kali Ini?

Pasar keuangan dan lembaga statistik belum sepenuhnya pulih dari volatilitas serta kekosongan data yang ditinggalkan oleh shutdown pemerintah sebelumnya, yang merupakan salah satu yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Namun, pada akhir Januari 2026, pemerintah AS kembali memasuki periode shutdown kedua.

Donald Trump secara resmi telah melampaui rekor Ronald Reagan dalam hal jumlah krisis pendanaan pemerintah yang dipicu selama masa kepemimpinannya. Lalu, apa penyebab krisis fiskal terbaru ini, kapan kemungkinan berakhir, dan apa artinya bagi pasar keuangan?

Sumber Permasalahan

Sebagai catatan awal, shutdown sebelumnya hanya berhasil diakhiri melalui kesepakatan sementara dan bersifat provisional. Kesepakatan tersebut tercapai berkat sekelompok kecil senator Partai Demokrat yang menyimpang dari strategi negosiasi partainya. Namun, kesenjangan tujuan dan tuntutan antara Partai Demokrat dan Partai Republik tetap sangat lebar dan terus melebar, sementara perjanjian yang ditandatangani pada November lalu tidak menyelesaikan akar permasalahan secara substansial.

Proses penganggaran di AS terbagi ke dalam serangkaian undang-undang alokasi dana yang lebih kecil, masing-masing mengatur pendanaan untuk sektor tertentu dalam operasional pemerintah. Konflik sebelumnya berkaitan dengan pendanaan salah satu program layanan kesehatan, sementara konflik kali ini jauh lebih luas dan sensitif.

Saat ini, perdebatan berpusat pada pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security/DHS), yang setara dengan kementerian dalam negeri.

Gelombang protes tengah melanda Amerika Serikat, menentang pemerintahan presiden dan lembaga ICE yang bertanggung jawab atas penerapan kebijakan migrasi baru. Seiring meningkatnya laporan mengenai korban jiwa, penahanan yang tidak sah, penangkapan keliru, serta kasus orang hilang yang diduga terkait aktivitas lembaga tersebut, Partai Demokrat menuntut reformasi dan pengawasan yang lebih ketat sebelum menyetujui pendanaan lanjutan.

Shutdown pemerintah bukanlah hal baru dalam politik AS. Biasanya, periode ini berlangsung selama beberapa hari atau minggu dengan dampak ekonomi yang relatif terbatas. Namun, Donald Trump mematahkan pola tersebut. Shutdown yang terjadi pada masa jabatan pertama dan keduanya termasuk yang terlama dalam sejarah dan telah memberikan dampak ekonomi yang nyata.

Congressional Budget Office (CBO) memperkirakan shutdown tahun 2025 memangkas perekonomian AS sekitar 1,5% dari PDB. Estimasi serupa juga disampaikan oleh JP Morgan dan Goldman Sachs.

Tidak Ada Prospek Kompromi

Yang menimbulkan kekhawatiran adalah sikap pemerintahan saat ini yang pada prinsipnya menolak negosiasi, kompromi, atau reformasi. Pemerintah menuntut persetujuan tanpa syarat atas proposalnya di Kongres dan Senat. Perselisihan pada 2025 hanya bisa diselesaikan berkat sejumlah kecil anggota Partai Demokrat yang mengubah posisi pemungutan suara mereka tanpa memperoleh konsesi signifikan. Hingga kini, tidak ada indikasi bahwa situasi akan berjalan berbeda kali ini.

Pada 2025, waktu tidak berpihak pada Partai Republik. Namun, saat ini posisi pemerintahan justru memburuk dari lemah menjadi kritis. Perhatian publik dan elit politik AS kini sudah tertuju pada pemilu paruh waktu yang dijadwalkan berlangsung pada November tahun ini. Pemilu ini akan menentukan kendali atas Senat dan DPR. Bahkan dalam skenario paling pesimistis sekalipun, Partai Republik diperkirakan masih dapat mempertahankan mayoritas di Senat. Namun, situasi di DPR sangat berbeda.

Gelombang protes meluas, sementara data ekonomi positif semakin sulit ditemukan dalam survei sentimen konsumen dan indikator pasar tenaga kerja, yang berada pada level terlemah dalam beberapa tahun—bahkan dekade. Skandal, kontroversi, serta intervensi militer turut membebani pemerintahan. Konsensus pasar dan tren elektoral menunjukkan kemungkinan besar Partai Republik akan kalah dalam pemilu DPR. Lalu, apa artinya ini bagi pasar saham?

How Are Markets Responding?

Jika shutdown berakhir dalam beberapa hari atau minggu, dampaknya terhadap pasar keuangan kemungkinan tetap terbatas. Namun, jika berlangsung lebih dari 30 hari, pasar dapat menjadi jauh lebih gelisah, dan indikator ekonomi AS berpotensi mulai mencerminkan memburuknya sentimen publik terhadap kondisi ekonomi.

Shutdown lanjutan berarti penangguhan bertahap aktivitas lembaga statistik, yang meningkatkan ketidakpastian di seluruh pasar. Hal ini sangat signifikan mengingat pasar juga tengah menghadapi turbulensi terkait kebijakan Federal Reserve.
Shutdown yang berkepanjangan dapat memicu gelombang baru cuti tanpa bayaran bagi pegawai federal, diikuti oleh gangguan lalu lintas udara. Seluruh faktor ini berujung pada keterlambatan pembayaran, pembatalan kontrak, melemahnya konsumsi, dan meningkatnya tingkat pengangguran.

Pada saat yang sama, investor dapat mulai mempertanyakan stabilitas sistem keuangan AS. Pemerintah AS saat ini sudah bergulat dengan tingkat utang yang tinggi dan biaya bunga yang terus meningkat. Shutdown tambahan berpotensi memperburuk situasi dan, dalam skenario terburuk, berkembang menjadi krisis keuangan skala penuh.

Meski demikian, investor tampaknya lebih fokus pada pemilu paruh waktu. Kekalahan Partai Republik diperkirakan akan menciptakan kebuntuan legislatif, yang secara efektif membatasi kemampuan Donald Trump untuk melanjutkan perang dagang, melemahkan institusi, atau memicu konflik dengan sekutu. Bagi pasar, kondisi ini justru dapat dipandang sebagai faktor stabilisasi yang mendukung valuasi aset.