Tarif AS Positif Lagi, Tapi Section 301 Digugat

Penerimaan Tarif AS Kembali Positif di Agustus, Tapi Section 301 Masuk Pengadilan

Setelah dua bulan refund IEEPA menekan penerimaan tarif AS ke zona negatif, data Treasury Agustus menunjukkan net customs revenue kembali ke wilayah positif.

Namun, fokus investor kini bergeser dari IEEPA ke Section 301, dasar hukum baru yang digunakan pemerintah AS untuk mempertahankan sebagian kebijakan tarif. Section 301 sendiri kini menghadapi gugatan hukum di Court of International Trade.

Pergeseran tersebut membuat pertanyaan paling relevan bagi investor bukan lagi sekadar seberapa tinggi tarif yang diumumkan, tetapi seberapa kuat dasar hukumnya dan berapa lama kebijakan tersebut dapat bertahan.

Refund IEEPA menekan penerimaan tarif ke zona negatif pada Juni–Juli 2026 sebelum kembali positif pada Agustus. Sumber: Bloomberg.

Refund IEEPA Mulai Mereda Setelah Puncak Juli

Juni dan Juli 2026 menjadi periode ketika Treasury mengembalikan lebih banyak dana kepada importer dibandingkan penerimaan tarif yang dikumpulkan. Refund pada Juli mencapai sekitar US$33 miliar.

Pada Agustus, refund turun menjadi sekitar US$10,5 miliar. Untuk pertama kalinya sejak proses pengembalian dimulai, net customs revenue kembali berada di wilayah positif.

Refund tersebut merupakan konsekuensi dari putusan Supreme Court pada Februari 2026 yang menyatakan bahwa IEEPA tidak memberikan kewenangan kepada presiden untuk memberlakukan tarif seperti yang sebelumnya diterapkan.

Nilai tarif IEEPA yang dikumpulkan sebelumnya diperkirakan sekitar US$166 miliar, sehingga proses pengembalian dana kepada importer tetap menjadi faktor penting bagi penerimaan pemerintah.

Proses refund dilakukan berdasarkan transaksi impor yang memenuhi syarat, sehingga alirannya dapat terus berlanjut meskipun intensitasnya mulai menurun dibandingkan puncak Juli.

Section 301 Jadi Pengganti, tapi Status Hukumnya Belum Solid

Pembatalan tarif berbasis IEEPA tidak mengakhiri kebijakan tarif AS.

Pemerintah kemudian beralih ke Section 301 dari Trade Act of 1974 untuk mengenakan tarif baru terhadap puluhan mitra dagang. Pemerintah berargumen bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk merespons kegagalan sejumlah negara dalam menerapkan larangan terhadap barang yang diproduksi menggunakan forced labor.

Tarif yang diberlakukan berada di kisaran 10% hingga 12,5%, tergantung negara dan struktur tarif yang berlaku.

Masalahnya, dasar hukum tersebut juga sedang diuji.

Koalisi 25 negara bagian mengajukan gugatan di Court of International Trade, bergabung dengan sejumlah gugatan sebelumnya dari small businesses. Para penggugat menilai penggunaan alasan forced labor terlalu luas dan digunakan untuk menghidupkan kembali kebijakan tarif global yang sebelumnya telah dibatasi pengadilan.

Untuk saat ini, tarif Section 301 masih berlaku. Namun, proses litigasi dapat berlangsung panjang dan berpotensi berlanjut hingga tahap banding.

Artinya, ketidakpastian hukum terkait kebijakan tarif AS berpotensi tetap menjadi tema penting bagi pasar sepanjang 2027.

Yang Paling Relevan bagi Investor Adalah Durability Tarif, Bukan Levelnya

Jika Section 301 bertahan di pengadilan, customs revenue dapat kembali menjadi sumber penerimaan fiskal yang lebih material. Perusahaan yang bergantung pada impor juga perlu menyesuaikan pricing, inventory, serta strategi supply chain untuk horizon yang lebih panjang.

Sebaliknya, jika sebagian atau seluruh tarif dibatalkan, pengalaman IEEPA menunjukkan bahwa risikonya tidak berhenti pada hilangnya penerimaan tarif di masa depan.

Kemungkinan refund atas duty yang sudah dibayarkan dapat kembali muncul, meskipun hal tersebut akan sangat bergantung pada bentuk putusan pengadilan serta jalur banding yang ditempuh.

Karena itu, terlalu dini untuk mengasumsikan bahwa pembatalan Section 301 otomatis akan menghasilkan refund dalam skala besar.

Bagi investor dengan eksposur ke sektor retail, consumer discretionary, dan industrial importers, indikator yang lebih penting untuk dipantau adalah perkembangan litigasi, putusan Court of International Trade, serta bagaimana pengadilan menafsirkan batas kewenangan Section 301.

Dalam konteks ini, isu utama bukan hanya berapa tarif yang berlaku hari ini, tetapi apakah tarif tersebut memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk bertahan dalam jangka panjang.